Hal ini mengingat peran strategis bandara Bali Utara dalam mewujudkan korporasi ekonomi dengan investasi, memudahkan daya serap tenaga kerja serta multi efek bagi terbukanya peluang usaha dan daya serap Sumber Daya Manusia masyarakat Buleleng dan wilayah sekitarnya.
"Jangan dijadikan isu tapi wujudkan dengan menyatukan energi gagasan dan kebijakan utuh bagi kemaslahatan masyarakat Bali Utara, "ujar KDR.
Kedua adalah pembenahan Birokrasi ASN sesuai dengab aturan kepangkatan, senioritas dan kemampuan jangan dipaksakan lompat melompat.
Karena menurutnya bahwa sistem birokrasi yang elegant tetap mengacu pada UU dan Aturan kebijakan kepangkatan, Hal ini sesuai pengalaman dan kemampuan birokrasi di lingkup Pemkab Buleleng.
Ketiga Upah minimun harus dilaksanakan atau diterapkan baik dilingkungan pemerintah daerah maupun lembaga swasta. Ini mengacu pada permasalah yang menjadi pekerjaan rumah terkait daya serap tenaga kerja dan kemampuan pembayaran upah disektor ketenaga kerjaan, jika kuat silahkan bayar jika kurang uang dorong investasi masuk ke buleleng dengan pelonggaran aturan tapi tetap mengacu pada norma hukum perizinan yang ada.
Keempat, Pemberdayaan UKMK sebagai motor penggerak perekonomian, konteks ini berkaitan erat dengan upaya menumbuh kembangkan kreatifitas dan oeluang usaha disemua sektor baik mikro maupun menengah dengan pengoptimalan peran lembaga keuangan, lembaga life skill dan penciptaan pangsa pasar, papar KDR
Selanjutnya point kelima adalah sinkronisasi program atau proyek pemerintah antar dinas atau lembaga, karena selama ini dirinya menilai pembagunan itu kurang terpadu dengan kebutuhan birokrasi dan juga kebutuhan masyarakat.
"Jadinya sebuah proyek kadang terkesan mubazir, sementara ada segmen lain yangbtekait dengan kebutuhan public service yang mungkin lebih dibutuhkan, anggaran harus jelas dan tepat sasaran bukan, " Ujar KDR. (Red)