Advertisement
Jakarta, Visinusantara.my.id -- Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu melontarkan kritik pedas akan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Secara tegas Masinton meminta Luhut untuk membuka secara transparan membuka soal klaim big. data tersebut. Karena, politikus senior itu mengklaim ada big data dari 110 juta warganet yang memiliki kecenderungan agar pemilu ditunda.
Anggota Komisi XI DPR RI ini tak menginginkan wacana penundaan Pemilu yang dilontarkan Luhut hanya klaim semata. Dia pun menyebut, apa klaim big data tersebut hanya sebatas omong kosong.
Sebelumnya Luhut mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu 2024 bedasarkan suara dari rakyat Indonesia.
Selain Masinton, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga mengatakan Luhut sebagai pembantu Presiden seharusnya berfokus menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Hasto mengatakan Luhut tidak memiliki mandat dari Presiden untuk menyampaikan soal data itu.
Sedangkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, berharap wacana penundaan Pemilu 2024 tidak terjadi. Lantaran berpotensi menimbulkan kekacauan politik.
Selain itu, dia menyampaikan tak ada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebut kepala pemerintahan dan wakil rakyat berstatus pelaksana tugas (plt). Sebab, menunggu terpilihnya kepala pemerintahan definitif melalui pemilu. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar