VISI NUSANTARA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putri Putri TNI Polri (FKPPI)/Kepala Badan Negara FKPPI Bambang Soesatyo menegaskan keluarga besar FKPPI selalu siap membantu TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa. Khususnya dalam menjaga ideologi Pancasila dari berbagai serangan ideologi lain yang dapat memecah belah bangsa.
Terlebih perang di era modern tidak hanya sebatas perang fisik melalui pengerahan kekuatan militer (deploy force) saja. Melainkan juga perang asimetris di ranah cyber, bioteknologi, hingga ke perang pemikiran (ideologi).
"Sebagaimana ditegaskan Ketua Umum FKPPI Pak Pontjo Sutowo saar bertemu Aster KSAD Mayjen TNI Karmin Suharna di Mabes TNI AD, FKPPI menjadi benteng bangsa dari maraknya serangan ideologi khilafah yang tidak pernah berhenti mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
Hal ini juga sejalan dengan komitmen Kementerian Agama yang telah menegaskan bahwa ideologi khilafah tidak boleh tumbuh di Indonesia," ujar Bamsoet mengungkapkan hasil pertemuan FKPPI dengan Aster KSAD Mayjen TNI Karmin Suharna di Mabes TNI AD, Rabu (15/6/22).
Turut hadir pengurus FKPPI antara lain, Ketua Umum Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum Dudhie M. Murod, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Didin, Wakil Sekjen Siska, serta Sekjen Generasi Muda KB FKPPI Stalino.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kewaspadaan terhadap gerakan khilafah tidak boleh dilonggarkan.
Melainkan justru harus senantiasa ditingkatkan. Mengingat dalam waktu beberapa hari terakhir, kepolisian telah menangkap sejumlah tersangka penyebar ideologi khilafah. Antara lain, Polres Klaten pada Kamis (9/6/22) menangkap dua pemimpin organisasi Khilafatul Muslimin tingkat daerah yang telah memiliki pengikut mencapai 500 orang lebih di sekitar Kabupaten Klaten.
"Sebelumnya, Polres Brebes juga menangkap tiga pimpinan cabang Khilafatul Muslimin pada 7 Juni 2022. Terbaru, Polda Metro Jaya menangkap AS yang dikenal sebagai Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin. Ironisnya, diduga hampir 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan ajaran khilafah.
Jika tidak segera ditindak, hal ini bisa menjadi api dalam sekam yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, FKPPI akan terus memasifkan pentingnya menumbuhkan sikap bela negara kepada generasi muda. Salah satunya dengan terlibat dalam pembentukan komponen cadangan yang dilakukan Kementerian Pertahanan untuk membantu TNI menjaga kedaulatan NKRI.
Kehadiran UU. No.23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDNPN) disambut suka cita oleh FKPPI. Melalui UU PSDNPN tersebut, negara membuka peluang bagi warga sipilnya untuk menjadi komponen cadangan yang ikut berkontribusi dalam pertahanan semesta.
"Adagium klasik civis pacem parra bellum, jika ingin damai maka harus siap untuk berperang, bukanlah berarti setiap negara menginginkan peperangan. Melainkan doktrin agar setiap negara mempersiapkan kekuatan tempur militernya, ditunjang dengan komponen cadangan dari warga sipil. Sehingga bukan hanya bisa terwujud pertahanan yang kuat, melainkan juga memiliki efek gentar," pungkas Bamsoet. (*)