Advertisement
MEDIA BULELENG -- Diketahui Kabupaten/Kota pertama di Provinsi Bali yang menerima Persetujuan Teknis Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Pertek NIP PPPK) adalah Buleleng. Hal itu disampaikan Pj.Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat dikonfirmasi seusai menerima Pertek NIP PPPK dari Kepala Kantor Regional X BKN Yudhantoro Bayu Wiratmoko di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Senen(17/2/2025.
Menurut Ketut Lihadnyana, capaian ini berkat kerja keras panitia seleksi yang dikomandoi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa yang berhasil mempercepat pelayanan. Komitmen yang kuat dan komunikasi yang intens kepada pihak-pihak terkait utamanya Badan Kepegawaian Negara(BKN) juga menjadi kunci sehingga Buleleng diprioritaskan.
“Bayangkan 1,7 juta berada dalam satu server. Dengan komunikasi yang intens kita mendapatkan prioritas,” jelas Lihadnyana yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Bali.
Hadir, Kepala Kantor Regional(Kanreg) X BKN Yudhantoro Bayu Wiratmoko mengatakan apa yang telah dicapai Buleleng saat ini luar biasa. Untuk wilayah Bali, yang baru masuk adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Pemkab Buleleng. Sehingga Buleleng menjadi kabupaten pertama di Bali dalam menerima pertek.
“Karena memang mereka sudah menyiapkan semuanya, cepat waktu pemberkasannya,” tandasnya.
Bersamaan dengan penyerahan Pertek tersebut, juga dilaksanakan pelepasan masa tugas Pj Bupati Buleleng.Tampak ribuan pegawai baik itu ASN maupun non ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melepas Penjabat (Pj) Bupati Ketut Lihadnyana yang akan menyelesaikan masa tugasnya pada tanggal 20 Februari 2025 nanti.
Tenaga non ASN juga mengucapkan terimakasih karena Pj Bupati Lihadnyana telah berjuang untuk memastikan kepastian status kepegawaian mereka.
Tenaga non ASN yang hadir di Gedung Kesenian Gde Manik mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada Pj Bupati Lihadnyana. Berkat upaya dan kerja kerasnya, ribuan non ASN kini mendapat kepastian mengenai status kepegawaian mereka.
Ucapan terimakasih disampaikan secara langsung dan juga spanduk yang dibawa langsung oleh para tenaga non ASN. Hingga pada pelepasan masa tugas Pj Bupati Buleleng ini para non ASN sudah mendapatkan pertek dari BKN untuk mendapatkan NIP PPPK.
Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya dalam sambutannya memuji atas gerakan, terobosan maupun kinerja Pj.Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana. Dibawah kepemimpinan Pj Ketut Lihadnyana yang mengemban tugas sekitar 2 setengah tahun ini telah mampu membawa kemajuan di Pemkab Buleleng dengan berhasilnya meraih sejumlah prestasi maupun penghargaan di tingkat nasional diberbagai bidang.
"Begitu juga keberhasilan dalam memperjuangkan ribuan pegawai kontrak menjadi P3K di Buleleng, hingga turunnya pertek NIP P3K ini yang patut mendapat apresiasi. Bahkan Buleleng menjadi Kabupaten pertama di Provinsi Bali yang menerima Pertek NIP P3K," ujar Ngurah Arya.
Namun demikian, kata Arya kedepan diperlukan kerja keras, terobosan Pemkab bersama DPRD untuk meningkatkan PAD, menyiapkan anggaran untuk membayar gaji ribuan P3K mulai tahun 2026. Ketua DPRD Ngurah Arya berharap kinerja pegawai jajaran Pemkab termasuk pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Buleleng perlu ditingkatkan. "Karena saya melihat, memantau sering pegawai tidak ada di tempat diruang kerjanya kosong," tambah Ngurah Arya politisi PDI Perjuangan asal Desa/Kecamatan Gerokgak.
Pujian atas kinerja kepemimpinan Pj.Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana selama memimpin di Buleleng, juga disampaikan Sekda Gede Suyasa. Berbagai prestasi yang diraih jajarannya adalah berkat ide, arahan, bimbingan, pembinaan dari pak Pj Ketut Lihadnyana.
Begitu juga dalam perhelatan politik, Pilpres, Pileg serta Pemilukada serentak di Buleleng yang berlangsung aman, nyaman, kondusif dan lancar juga berkat komunikasi, hubungan dan koordinasi yang dilaksanakan, dirintis dengan jajaran tertkait sangat baik oleh Pj.Bupati Lihadnyana," ungkap Sekda Suyasa.
Data yang diperoleh di Badan BKPSDM Buleleng, tahap satu sejumlah 3574 yang telah lolos seleksi untuk diusulkan ke BKN pusat menjadi P3K. Sedangkan tahap dua sedang proses masa sanggah/ seleksi administrasi yang jumlahnya mencapai 2625 orang.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar